Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Pemerintah Kapanewon Turi mengadakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Selasa, 8 Juni 2021 di Aula Kapanewon Turi. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

“Sosialisasi ini sangat penting mengingat korban TPPO biasanya anak di bawah umur dan orang-orang yang wawasannya kurang, sehingga mereka yang rentan menjadi korban ini perlu diberi pengetahuan,” kata Drs. Subagya, M.M., selaku Plt. Panewu Turi saat membuka acara tersebut.

Data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan bahwa Kabupaten Sleman menempati peringkat tiga terbanyak sebagai kabupaten yang menempatkan pekerja migran dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2017 hingga 2019.

Lebih lanjut, Mahmudah Arfiyati selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Sleman menyebutkan bahwa jumlah pekerja migran dari Kapanewon Turi menduduki peringkat 5 terbanyak dari 17 Kapanewon di Kabupaten Sleman. Karena hal tersebut, Arfi menjelaskan betapa pentingnya informasi mengenai pencegahan TPPO ini untuk masyarakat luas.

Yovita Erika, narasumber dari BP2MI Yogyakarta, juga mendukung pernyataan Arfi dengan memperkenalkan BP2MI kepada para peserta.

 

“BP2MI, dulu BNP2TKI, hadir sebagai pelindung Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari bahaya dan risiko menjadi pekerja migran ilegal,” jelas Erika.

Hal tersebut sesuai dengan tugas BP2MI yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang BP2MI yaitu melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan PMI secara terpadu.

Hingga saat ini masih terdapat banyak PMI ilegal di perantauan dan mereka tidak tahu bahwa mereka dijadikan pekerja migran ilegal. Erika menjelaskan modus operandi sehubungan dengan hal tersebut antara lain perekrutan tanpa Perjanjian Penempatan, perekrutan di bawah umur (usia kurang dari 18 tahun) sehingga pasti ada pemalsuan dokumen, perekrutan tanpa izin keluarga terdekat, ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi atau tidak dibekali dengan pelatihan terlebih dahulu, dan ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja.

“Selain itu juga masih banyak lagi modus yang menandakan kejanggalan penempatan PMI seperti hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan, ditempatkan oleh perorangan bukan perusahaan yang memiliki izin, tanpa E-KTKLN, dan lain sebagainya,” lanjut Erika.

Erika mengimbau kepada seluruh warga masyarakat yang hendak menjadi PMI untuk selalu melakukan pengecekan apakah lembaga yang memberangkatkan mereka sudah resmi dan terdaftar atau belum demi menghindari adanya penyelundupan migran dan perdagangan orang. BP2MI Yogyakarta membuka pintu bagi warga masyarakat yang ingin mencari informasi terkait dengan pekerja migran. [Putri DK]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*