Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 tahun 2009 tentang susunan organisasi Kecamatan meliputi :

1.   Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a.  Penyusunan program kerja Sekretariat

b.  Penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan

c.  Penyelenggaraan urusan umum

d.  Penyelenggaraan urusan kepegawaian

e.  Penyelenggaraan urusan keuangan

f.   Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi

g.  Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi

h.  Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a.  Penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian

b.  Penyiap bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian.

c.  Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga.

d.  Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian.

e.  Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

 

3.  Subbagian  Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugasmempunyai fungsi :

a.  Penyusunan program kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

b.  Penyiap bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi.

c.  Pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan keuangan.

d.  Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan.

e.  Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan

f.   Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

 

4.   Seksi Pemerintahan  dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a.  Penyusunan program kerja Seksi Pemerintahan

b.  Perumusan kebijakan teknis pemerintahan

c.  Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

d.  Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan

e.  Penyelenggaraan fasilitasi pertanahan.

f. Pembinaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa.

g.  Penyelenggaraan koordinasi pelayanan pajak bumi dan bangunan.

h. Penyelenggaraan sebagaian urusan otonomi daerah dibidang pemerintahan yang dilimpahkan.

i.   Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Pemerintahan.

5.  Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a.  Penyusunan program kerja Seksi Ketretraman dan Ketertiban

b.  Perumusan kebijakan teknis Ketretraman dan Ketertiban

c.  Pembinaan, Pengkoordinasian dan penyelenggaraan Ketretraman dan Ketertiban.

d.  Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

e.  Pembinaan kesatuan bangsa.

f.   Penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan masyarakat.

g.  Penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan bencana.

h. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang ketrentaman dan ketertiban yang dilimpahkan.

i.   Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Ketrentraman dan Ketertiban.

6.  Seksi Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi :

a.  Penyusunan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan

b.  Perumusan kebijakan teknis perekonomian dan pembangunan

c.  Pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

d.  Penyelenggaraan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

e.  Penyelenggaraan pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan perekonomian.

f.   Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan bantuan pembangunan.

g.  Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

h.  Pembinaan pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna.

i.   Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan.

j.   Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

7.   Seksi Kesejahteraan Masyarakat  dlm  melaksanakan  tugas mempunyai fungsi :

a.  Penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

b.  Perumusan kebijakan teknis kesejahteraan masyarakat

c.  Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

d.  Pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya.

e.  Pembinaan kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

f.   Penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

g.  Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan sosial dan keagamaan.

h.  Penyelenggaraan fasilitasi penanggulangan kemiskinan.

i.   Penyelenggaraan fasilitasi ketenagakerjaan.

j.   Penyelenggaraan fasilitasi kepemudaan dan keolahragaan.

k.  Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan.

l.   Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

8. Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a.  Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum

b.  Perumusan kebijakan teknis pelayanan umum.

c.  Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan umum.

d.  Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan.

e.  Penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

f.   Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang pelayanan umum yang dilimpahkan.

g.  Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Pelayanan Umum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *